Bupati Lamongan HM. Fadeli yang menempatkan dinastinya di DPRD Lamongan periode 2014 – 2019, direaksi keras sejumlah pihak. Fadeli disinyalir memiliki agenda tersembunyi (hidden agenda), karena masih mengincar jabatan bupati pada Pilkada 2015 mendatang. Dengan keberadaan dua anak kadung Fadeli, dua keponakan dan menantunya, akan mempermudah bupati ‘menyetir’ DPRD Lamongan dan mengendalikannya. Apalagi, jika salah satu dari keluarga Fadeli itu menjadi Ketua DPRD. Sebab, peluang mereka sangat besar, mengingat jatah ketua dewan dimiliki Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu di Lamongan. Sementara anak dan saudara Bupati Fadeli ini berangkat dari partai besutan Susilo Bambang Yudhono (SBY). Meski begitu, Gubernur Soekarwo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tidak bisa menutupi rasa kaget. Sebab, perolehan Demokrat di Lamongan hanya menang di tingkat kabupaten. Sedangkan di tingkat DPRD Provinsi atau DPR RI, Demokrat kalah dengan PKB.
Dua anak kandung Fadeli yang lolos menjadi anggota DPRD Lamongan adalah Debby Kurniawan dan Betty Nurfi. Debby sendiri tercatat menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Lamongan. Sedang menantu Fadeli diketahui bernama Retno Wardhani. Lalu, Nur Fathonah dan Nahdliyah diketahui sebagai keponakan orang nomer satu di Lamongan itu. Keberadaan Fadeli di DPRD kian kuat, ditambah satu kursi yang diisi Siti Maskamah Mursyid. Ia merupakan seorang istri kepala dinas di Pemkab Lamongan, yang tak lain menjadi anak buah Fadeli.
“Saya yakin Pak Fadeli ini akan maju kembali sebagai cabup Lamongan untuk kedua kalinya pada Pilkada 2015 nanti. Dengan mempersiapkan dinastinya di DPRD, setidaknya tiket dan kendaraan politiknya akan mudah didapat Fadeli. Dalam pemenangannya pun akan semakin mudah,” ungkap Yusuf Bachtiar, pengamat politik lulusan Unisda Lamongan, Kamis (01/05) kemarin.
Selain itu, masih kata Yusuf, dengan banyaknya kroni Fadeli yang duduk di kursi dewan, maka akan mempermudah penerapan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Dan tentunya, ini yang akan menguntungkan Fadeli Cs. Apalagi, lanjut Yusuf, Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu untuk pertama kalinya di Lamongan. Sehingga jatah kursi Ketua Dewan menjadi hak Partai Demokrat. Dengan menguasai dua pucuk pimpinan eksekutif (Fadeli) dan legislatif (Demokrat), maka dipastikan gurita kekuasaan Fadeli di Lamongan akan semakin kuat dalam genggaman keluarga Fadeli.
“Selain itu dengan menguasai kursi DPRD, taji DPRD atau fungsi kontrol DPRD yang biasanya selama ini kritis terhadap eksekutif, nantinya bisa memudar.Bahkan cenderung tidak akan dapat memaksimalkan fungsinya sebagaimana mestinya. Malah bisa dijadikan lahan kongkalikong untuk mengegolkan semua kebijakan (anggaran dan proyek-proyek, red) untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok,” papar Yusuf.
Untuk diketahui, sebelum menjadi bupati periode 2010-2015, Fadeli menjabat Sekda Pemkab Lamongan semasa Bupati Masfuk. Pada Pilkada 2010, Fadeli terpilih menjadi Bupati Lamongan bersama pasangannya Amar Syaifudin. Pasangan ini dilantik pada 9 Agustus 2010. Saat itu pasangan Fadeli-Amar Syaifudin meraup suara 41,81 %. Pasangan ini mengalahkan pasangan Tsalits Fahami-Subagio (12,5 %), Ongki Wijaya-H Basyir (5,27 %) dan pasangan Handoyo-Kartika Hidayati (40,73 %).
Kini, setelah Demokrat Lamongan dikendalikan Debby Kurniawan (anak kandung Fadeli), partai ini menjadi partai pemenang Pemilu 2014 di Lamongan. Berdasar data rekapitulasi KPU, Demokrat meraup 146.037 (10 kursi), disusul PKB 136.701 suara (10 kursi) dan PDIP 121.591 suara (8 kursi). Kemudian, PAN mendapat 89.764 suara (6 kursi), Golkar 59.112 suara (6kursi), Gerindra 54. 510 suara (4 kursi), PPP 33.184 suara (4 kursi), dan PKS 32.169 suara (1 kursi).
Menanggapi ini, Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Lamongan, Saiful Reza, merasa kecewa. Menurutnya, adanya dinasti politik bupati jelas akan mempengaruhi perilaku pemerintahan ke depan. Dewan jadi mandul, tak bisa memaksimalkan fungsi kontrolnya. ”Bagaimana nanti bisa kritik eksekutif?,” cetus aktivis lulusan Unesa Surabaya ini.
Ia juga memprediksi Fadeli akan maju lagi pada Pilkada 2015. Apa yang akan dilakukan Fadeli selaku bupati semakin mudah, karena partai lain di luar Demokrat tidak punya peran siginifikan. “Saya menduga ini hasil konspirasi,’’ ujarnya. Indikasi konspirasi itu, lanjutnya, bisa bisa dilihat dari perolehan suara, dan bisa dibaca kemenangan di kantong – kantong partai yang menang. Dan ada indikasi basis massa sejumlah partai digerus suarannya. Menutu Reza, kondisi politik seperti ini sangat membahyakan, karena Lamongan akan dikuasi golongan. Ironisnya, masyarakat Lamongan ia nilai sudah apatis terhadap realita politik saat ini.
Sementara Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Makin Abbas tak bisa berbuat banyak. Ia menyebut hasil coblosan 9 April 2014 yang menempatkan Demokrat sebagai pemenang, dinilai sebagai realitas politik. “Mau bagaimana lagi, realitanya begitu,” ucap Makin yang pada Pileg 2014 ini lolos menjadi anggota DPRD Lamongan.
Soekarwo Sempat Kaget
Sementara itu, Gubernur Soekarwo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tidak begitu mempermasalahkan ada anak dan saudara bupati Lamongan HM Fadeli menjadi anggota DPRD Lamongan 2014-2019. Meski tidak bisa menutupi rasa kaget karena perolehan Partai Demokrat di Lamongan hanya menang di tingkat kabupaten saja, sedangkan di tingkat DPRD Provinsi atau DPR RI Demokrat kalah dengan PKB.
Soekarwo berharap, dalam penyusunan fraksi dan nama yang diajukan sebagai Ketua DPRD, Partai Demokrat di Lamongan dapat lebih bijaksana dan benar-benar mengedepankan kapasitas dan kapabilitas. “Sebaiknya yang bagus untuk ditonjolkan di fraksi nanti jangan saudara (Bupati Lamongan Fadeli). Kalau bisa yang mengkoordinir calon yang lainlah,” katanya.
Namun, kata Pakde Karwo, jika dari 10 orang caleg Partai Demokrat yang lolos menjadi anggota DPRD Lamongan ternyata tidak ada yang punya kualitas dan kapabilitas serta kemampuan leadership memimpin lembaga Dewan maupun Fraksi, maka hal itu lain lagi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini mengaku dapat memahami jika akhirnya anak Bupati Fadeli yang menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Lamongan yang akhirnya ditetapkan sebagai Ketua DPRD setempat. “Kalau yang lain (di luar keluarga Bupati) tidak bunyi, misalnya nutuk (mengetuk) palu sidang saja tidak bisa, masak harus dipilih. Kualitas kader itu pasti dan harus dikedepankan. Pokoknya, dari segi kepemimpinan akan kita dorong, kalau ada yang bagus, maka akan kita dorong,” tegas Pakde Karwo.
Hal senada juga ditambahkan Bonie Laksmana, Sekretaris DPD PD Jatim. Ia berharap, kabar yang menuding ada nepotisme di Lamongan dengn terpilihnya kerabat Bupati sebagai anggota DPRD bisa dibantah dengan kinerja personal. “Mereka duduk di DPRD membawa nama partai Demokrat tentu mereka harus membuktikan dari sisi kinerjanya dalam mewakili aspirasi rakyat Lamongan,” kata Bonie.
Dugaan Korupsi Bupati Mandeg di Kejaksaan dan Polres
Sinyalemen Bupati Fadeli sebagai orang kuat di Lamongan, seperti dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten, bisa jadi benar. Selain memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2014 di Lamongan, Fadeli hingga kini belum pernah tersentuh aparat hukum. Padahal, mantan Sekda Lamongan era bupati Masfuk itu bolak-balik dilaporkan pegiat anti-korupsi. Diantaranya, dugaan penggelapan pajak Wisata Bahari Lamongan (WBL) senilai Rp 3 miliar. Laporan ini mandeg di Polres Lamongan, dengan alasan masih menunggu hasil audit BPKP.
“Kasus-kasus yang kita laporkan ke Kejaksaan maupun Polres, semuanya mandeg. Tidak ada kejelasan. Alasan mereka masih menunggu ada atau tidak kerugian negara dari audit BPKP,” kata Ismet Rama dari Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jawa Timur, kemarin (01/05).
Dugaan penyimpangan keuangan ini diketahui setelah terjadi perbedaan angka antara laporan keuangan WBL dengan jumlah yang masuk ke PAD APBD 2010. Dijelaskan, pendapatan WBL sekitar Rp 75 miliar setahun. Atau setiap bulanya Rp 6,25 miliar, 80 persen dari penjualan tiket. Di tahun 2010 laba bersih WBL Rp 29.469.384.178, dengan PPh Rp 12.629.736.074. Namun diduga ada permainan akutansi, dimana bulan Nopember WBL dibuat seoleh olah rugi. Padahal seharusnya, laba bersih Rp 31.662.587.502.48.
Sedangkan merujuk kepada addendum perjanjian di mana 45% saham dikuasai oleh Pemkab Lamongan, maka uang yang masuk ke kas daerah harusnya Rp 14.248.164.376,1. Namun yang dilaporkan hanya Rp 11.250.000.000. Maka ada dugaan kehilangan Rp 2.998.164.376,1 atau hampir Rp 3 miliar. “Laporan yang kami disampaikan ke Polres Lamongan dugaan uang yang mengalir ke Bupati Fadeli. Dan itu terjadi pada bulan November dimana pada bulan tersebut WBL mengalami kenaikan biaya operasional 2 kali lipat, dan bahkan tidak melakukan pembayaran PPh perusahaan,” ungkapnya.
Sementara ratusan masyarakat Babat Lamongan yang bergabung dalam Lembaga Persatuan Pemburu Korupsi ( LPPK ), juga pernah melaporkan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Lamongan. Seperti dugaan kasus korupsi Lamongan Plasa oleh PU Cipta Karya Rp 15,6 miliar. Dana hibah Persela dan KONI, sebesar Rp 118.46 milyar, dan puluhan kasus korupsi lainnya. Lantaran tak ada kelanjutan dari Kejaksaan, massa LPPK menggelar aksi unjuk rasa pada Juni 2013. Mereka mendesak agar Kejaksaan segera menindak lanjuti laporan dugaan korupsi para pejabat Lamongan, yang mengarah pada Bupati Fadeli. “Lebih dari 30 kasus dugaan korupsi kami laporkan. Kami minta pihak Kejari Lamongan, segera menindak lanjuti lapora kami,“ kata Ketua LPPK Imam Mukholli, kala itu.n rko/mal
sumber: http://www.surabayapagi.com